Kekerasan Masif di Halteng Ada Hubungannya Dengan Investasi Tambang, Peran Pemerintah Dipertanyakan

NUANSATIMUR.COM - Kawasan lingkar tambang, desa Lelilef, Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara dalam kondisi tidak baik-baik saja. Harapan masyarakat dengan adanya kehadiran perusahaan tambang, bisa memberikan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman.

Semenjak kehadiran investasi pertambangan, berbagai kekerasan masif terjadi. Mulai dari konflik perampasan ruang hidup sampai dengan kekerasan horizontal.

Kongkritnya pembunuhan yang terjadi di hutan patani, kekerasan berbasis horizontal di kota weda. Sampai kekerasan berbasis horizontal yang terbaru di kawasan lingkar tambang, pada 25 Desember 2022(malam) sampai dengan 26 Desember di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah.

Baca Juga: Ajak Ciptakan suasana Damai di Lelilef, Hamdan Halil Minta Pj Halteng Perlu Hadirkan Ruang Aman dan Dialogis

Masri Anwar SH,. MH selaku akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, saat diwawancarai mengatakan, kompleksitas ini terjadi ada hubungan dengan investasi pertambangan, 26 Desember 2022.

"Semua kompleksitas ini terjadi berhubungan dengan hadirnya investasi pertambangan, di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam konteks ini perlu ada gagasan atau paradigma yang komprehensif dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah," ucapnya.

Masri juga menambahkan, pemerintah harus koheren melihat berbagai kekerasan tersebut.

"Pemerintah harus memiliki koherensi yang mampu menjembatani upaya-upaya atau semacam inisiatif penyelesaian berbagai kekerasan yang terjadi di daerah lingkar tambang. Agar tidak berkepanjangan dan mengakar" ungkapnya.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang disapa Masri Santuly, menyampaikan solusi, perlu ada rekonsiliasi.

"Negara dan Pemerintah jangan memandang masalah sosial ini dalam prespektif yang parsial. Tetapi masalah sosial ini dijadikan sebagai tanggung jawab moril. Sehingga penting pemerintah melakukan rekonsiliasi (perdamaian), ditingkat warga lingkar tambang secara universal," imbuhnya.

Masri juga menutup dengan tegas, rekonsiliasi harus melibatkan semua stakeholder.

"Model rekonsiliasi yang perlu dilakukan menghadirkan seluruh stakeholder. Baik para imam, pendeta, tokoh agama, tokoh pemuda, pihak penegak hukum, pihak keamanan, dan pemerintah desa, Se-Kecamatan weda Tengah, Weda Utara, Weda Timur, dan Kota Weda, untuk mendudukkan problem yang dihadapi oleh warga lingkar tambang. Salam Ngaku Rerasai Budire Bahasa," tutupnya.***