Pj Bupati Halteng Ditunjuk Mendagri, Hamdan Halil Sebut Seolah Halmahera Tengah Ada Masalah Besar

NUANSATIMUR.COM - Pernyataan Pj Bupati Halmahera Tengah dalam acara penjemputan yang berlangsung pada Selasa 27 Desember 2022 di Desa Nurweda yang mana menyoroti problem pembangunan Halmahera Tengah, mendapat tanggapan dari Hamdan Halil.

Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek, Hamdan Halil menyatakan Pj Bupati Halteng yang ditunjuk Mendagri itu seolah menganggap ada masalah besar yang tak tertangani, dan dirinya diutus untuk menyelesaikan problem tersebut seperti kemiskinan, pendidikan, Konstribusi pengelolaan sumberdaya alam, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain.

Hamdan Halil melalui rilisnya yang dikirim ke media ini pada Rabu 28 Desember 2022, menyampaikan tanggapan dengan maksud agar Pj Bupati Halteng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memiliki pemahaman menyeluruh mengenai problem yang sedang dihadapi sembari memproyeksi pilihan kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026, sehingga ada kesinambungan dan tidak melenceng dari agenda pembangunan yang tertuang didalamnya.

“Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 - 2022 benar sudah berakhir, tetapi sesuai ketentuan bahwa Bahwa Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 diberi wewenang menyusun RPJMD yang berlaku 2023-2026,” cetus Hamdan.

Sementara, pada aspek Konstribusi pengelolaan sumber daya alam, Hamdan menjelaskan soal pengelolaan sumber daya alam tersebut terdapat regulasi dan sistem bagi hasil yang telah mengatur persentasi dan proposionalitas hak-hak bagi hasil yang diterima pemerintah pusat, daerah penghasil dan daerah penyanggah.

“prosedur dan sistem pembagian bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah jelas bahwa daerah tidak menerima hasilnya secara langsung tetapi dalam bentuk DBH, itupun hingga akhir tahun pemerintah pusat belum melunasi itu semua ke Pemda Halteng,” Bebernya.

Selain itu, Hamdan menyebutkan soal kemiskinan yang masih berada diangka 12% sekian atau setara dengan 7000 orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perlu ada kerja sama antar lembaga guna melakukan evaluasi berbasis data yang mestinya tidak dibatasi oleh Standar Operasional Pelayanan (SOP).

“Ingin saya sampaikan bahwa ini menjadi tantangan kita selama ini, dimana BPS hanya melakukan survei tetapi data by name by adress tidak diberikan kepada Pemda Halteng dengan alasan itu adalah SOP yang berlaku di BPS, dengan demikian Pemda kesulitan untuk melakukan rencana aksi yang tepat sasaran sebagaimana temuan BPS. Itupun dalam kurun waktu 5 tahun ada trend penurunan,” Ungkapnya.

Selanjutnya, Hamdan mengajak kepada semua pihak untuk berkomitmen menjawab tantangan pembangunan di Halmahera Tengah, terutama Aparatur Sipil Negara dapat memaksimalkan dan mempertahankan kinerja yang selama ini ditunjukan dalam masa bakti pemerintahan Edi Langkara dan Abd Rahim Odeyani.

Menurutnya, Tantangan atau problem pembangunan di Halteng sangat kompleks mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan yg menghubungkan desa dan Kecamatan, listrik dan sarana telekomunikasi yang belum terakses secara menyeluruh di setiap desa, pelayanan kesehatan yang begitu sulit, pelayanan pendidikan yang masih relatif sulit.

Problem di atas menurut saya dalam masa pemerintahan Edi Langkara dan Abd Rahim Odeyani relatif sudah diwujudkan dan telah di nikmati oleh masyarakat Halmahera Tengah.

“Hal ini membutuhkan komitmen bersama termasuk para ASN untuk berkolaborasi menuntaskan itu semua, tetapi bukan berarti ASN Halteng tidak diperhatikan kesejahteraannya. Hampir kurun waktu ada kebijakan pemberian insentif TPP ke para ASN,” cetusnya.

Terakhir, Hamdan menyentil masa Jabatan Pj Bupati Sesuai dengan SK mendagri bahwa masa jabatan Pj di daerah ini paling lama satu tahun dan hal-hal seperti kolaborasi multi pihak, fokus dan konsistensi membangun penting jadi arus utama .